BPJS Board Desember : BPJS Kesehatan Curi Perhatian Dunia

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencuri perhatian dunia dalam acara Foro Mundial De La Seguridad Social (World Social Security Forum) yang diselenggarakan oleh International Social Security Asscociation (ISSA) di Panama City pada 14-18 November 2016.

Sebagai lembaga pengelola jaminan kesehatan yang hampir genap tiga tahun berjalan dengan jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan lebih dari 170 juta jiwa, program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dianggap sebagai program jaminan sosial kesehatan terbesar di dunia. Direktur Utama BPJS Kesehatan Facmi Idris yang hadir sebagai salah satu panelis menyatakan, pertumbuhan peserta program JKN-KIS terbilang pesat karena dalam waktu dua tahun, program JKN-KIS telah melindungi 67,6 persen dari total penduduk Indonesia.

Padahal berdasarkan data Population Data CIA Wordl Fact Book (2016) dan Carrin G. and James C. (2005), Jerman membutuhkan waktu lebih dari 120 tahun untuk melindungi 85 persen kesehatan penduduk. Belgia membutuhkan 118 tahun (100 persen populasi penduduk), Austria memerlukan waktu 79 tahun (99 persen populasi penduduk), dan Jepang menghabiskan waktu 36 tahun (100 persen populasi penduduk). Menurut Fachmi, soal coverage kesehatan penduduk sebenarnya banyak tantangan karena harus sustainibilitas, kolektibilitas, serta peran pemerintah daerah dan Kader JKN dalam pelaksanaan program JKN-KIS di Indonesia. Namun yang paling utama, tantangan BPJS Kesehatan meraup penduduk Indonesia adalah soal kesenjangan dari sisi cakupan kepesertaan, finansial, serta kualitas pelayanan kesehatan.

"Pemerintah telah banyak berkontribusi menjaga keberlangsungan program JKN-KIS, salah satunya dengan membiayai pegawai dan masyarakat yang tidak mampu. Namun sustainibilitas program ini tak lepas dari peran masyarakat dari sektor informal yang sehat, produktif, dan mampu. Sayangnya, partisipasi masyarakat dari kalangan tersebut belum maksimal. Inilah yang disebut sebagai 'The Missing Middle'," kata Fachmi dalam keterangan tertulis, Panama City, Sabtu (19/11/2016).

Belum terdaftarnya sebagian Pekerja Penerima Upah (PPU) menjadi peserta JKN-KIS antara lain disebabkan karena pendaftaran menjadi peserta JKN-KIS dianggap memakan waktu. Selain itu, dikarenakan mereka telah mendapat perlindungan dari asuransi perusahaan/swasta.

Fachmi menuturkan untuk mengatasi kondisi tersebut, BPJS Kesehatan telah membangun sistem E-DABU untuk memangkas waktu pendaftaran calon peserta dari segmen badan usaha. Selain itu, BPJS Kesehatan juga menciptakan mekanisme Coordination of Benefit (CoB) yang dapat mengkolaborasikan benefit non-medis antara BPJS Kesehatan dengan asuransi swasta yang dimiliki calon peserta mandiri tersebut.

"Dari segi finansial, untuk mengatasi kesenjangan antara penerimaan iuran peserta dengan beban biaya pelayanan kesehatan, sejumlah upaya yang dilakukan BPJS Kesehatan adalah dengan memperluas channel pembayaran, menerapkan kebijakan virtual account atau VA Keluarga (satu nomor VA untuk membayar seluruh tagihan iuran satu keluarga), meningkatkan peran pemerintah daerah untuk memacu kolektabilitas iuran, mengoptimalkan implementasi sistem pembayaran prospektif dan sistem anti fraud, serta memaksimalkan program promotif preventif," paparnya.

Dia menambahkan, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi gap dalam kualitas pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan telah menciptakan aplikasi Health Facility Information System (HFIS). Aplikasi ini membuat calon fasilitas kesehatan yang ingin bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dapat mendaftar serta memantau progress-nya melalui online.

Selain itu, ke depannya kami juga berupaya menyempurnakan penerapan kebijakan pembayaran kapitasi berbasis komitmen di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama," terang Fachmi.

Melalui sejumlah alternatif solusi tersebut, diharapkan sustainibilitas program JKN-KIS dapat terjaga hingga kelak mencapai cakupan kesehatan se-Indonesia pada 2019. "Saya berharap, ISSA dapat menyediakan bantuan secara berkesinambungan untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi dalam pengelolaan jaminan kesehatan di Indonesia, khususnya dalam hal mengatur biaya dan kualitas pelayanan kesehatan," tutupnya.